Home / Bintan / Lami Soroti Disperkim Bintan Terkait Proyek Swakelola

Lami Soroti Disperkim Bintan Terkait Proyek Swakelola

Salah satu Septy tank di kampung keke

Bintan, SB

Pada tahun 2017, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah kabupaten Bintan melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan septy tank komunal yang terletak diberbagai daerah kabupaten Bintan.

Kegiatan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus dengan total anggaran Rp. 3.699.450.000 (Tiga milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dikerjakan secara swakelola. Dari total anggaran tersebut, Disperkim Bintan akan membangun sekitar 24 septy tank komunal.

Berdasarkan hasil penelusuran Suarabirokrasi.com, untuk pembangunan septy tank yang terletak di kampung keke kelurahan Kijang, proyek tersebut belum selesai dikerjakan hingga 6 Januari 2018.

Ketika dikonfirmasi, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Deni) saat ditemui dikantor Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman membenarkan hal tersebut.

“Untuk progress  pekerjaan dilapangan memang masih sekitar 40 hingga 50 persen, tapi kalau pencairannya sudah 100 persen karena jika tidak dicairkan diakhir tahun maka dana tersebut akan kembali ke Pusat,” sebut Deni dengan polos Senin, 8 Januari 2018 di ruang kerjanya.

Ironisnya, Deni juga mengatakan bahwa dalam hal pencairan bukan berdasarkan progress fisik dilapangan akan tetapi berdasarkan dokumen perencanaan.

“Kami mencairkan 100 persen berdasarkan dokumen perencanaan, karena kalau dana DAK seperti itu mekanisme pencairannya,” ujar Deni.

Akan tetapi, Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan tersebut (Bayu)  mengatakan, bahwa mekanisme pencairannya yaitu dengan cara 3 tahap, apabila progress dilapangan sudah mencapai 60 persen baru bisa dicairkan 100 persen.

“Mekanisme pencairannya 3 tahap, untuk pencairan tahap ke 3 dapat dilaksanakan setelah progress fisik dilapangan mencapai 60 persen,” jelasnya.

Saat ditanya mengapa bisa dicairkan 100 persen sementara progress fisik dilapangan baru 50 persen, Bayu mengatakan nanti akan memanggil PPTKnya.

“Nanti akan saya tanyakan lagi teknisnya ke PPTK,” ujarnya.

Terkait hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia kota Tanjungpinang (Ridwan Lingga) saat dimintai tanggapannya mengaku sedang menyoroti SOTK baru tersebut.

“Kami sudah mendapat informasi dan sudah kelapangan, setau saya sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 33 tahun 2016 tentang Juknis penggunaan dana DAK, untuk belanja material seharusnya dilelangkan dan pengerjaan fisiknya secara swakelola, tapi fakta dilapangan justru ketua kelompoknya yang membelanjakan dan mengerjakan,” beber Ridwan.

Selain itu, Ridwan juga menilai terdapat kejanggalan dalam hal pencairan 100 persen kegiatan tersebut sementara PPTK mengakui pekerjaan baru 50 persen.

“Dalam hal pencairan juga sangat janggal, sudah saatnya persoalan ini menjadi atensi khusus aparat penegak hukum terutama dalam hal belanja material,” pintanya. (Red)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Check Also

Komisi II DPRD Kepri Tinjau Waduk Sei Gesek Pasca Banjir

Kepulauan Riau –  Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan bersama anggota komisi …