Suara Birokrasi

Mayoritas Fraksi DPRD Kepri Kritik APBD 2018

Tanjungpinang, SB

Mayoritas Fraksi DPRD Provinsi Kepri mengkritik nota keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pemerintah Provinsi Kepri tahun anggaran 2018.

Selain itu, mayoritas fraksi di DPRD Kepri juga menolak rencana Gubernur Kepri untuk membangun proyek Gurindam 12 di Tanjungpinang yang penganggarannya secara multi years.

“Proyek multiyears yang menelan anggaran Rp530 miliar, PKS – PPP meminta kepada Gubernur Kepri untuk menundanya terlebih dahulu,” sebut juru bicara PKS – PPP (Suryani) saat paripurna DPRD Kepri, Selasa  (21/11/2017).

Menurut Suryani, alas an penolakan proyek Gurindam 12 tersebut disebabkan keuangan Pemerintah Provinsi Kepri yang saat ini masih minim. Adanya proyek multiyears dikhawatirkan akan membebani keuangan daerah dan membuat pembangunan yang direncanakan Pemprov Kepri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Alasan kami menolak karena kondisi keuangan daerah yang sedang lemah, Dengan anggaran multiyear yang besar tersebut, akan menyedot dan mengurangi sektor lain,” ujar Suryani.

Sementara itu, pendapat senada juga disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Asmin Patros menyatakan, bahwa Fraksi Golkar meminta agar pembiayaan proyek Gurindam tidak bergantung seratus persen dari APBD.

“Pada prinsipnya Kami mendukung pembangunan infrastruktur, Namun pembangunan infrastruktur tidak boleh bergantung kepada APBD, karena dikhawatirkan memangkas kebutuhan dari masyarakat lain. Kami menyarankan agar pembiayaannya juga dibantu oleh anggaran dari pusat,” kata Asmin.

Selain itu, kinerja tim keuangan Pemprov Kepri juga jadi sorotan dari fraksi – fraksi DPRD Kepri. Gubernur diharapkan mampu melakukan evaluasi tim anggaran, karena realisasi penerimaan pemerintah Kepri selalu tidak tercapai.

“Semua rencana yang diajukan Pemprov Kepri harus didukung pembiayaan yang cukup. Namun, pada kenyataannya, pendapatan Pemerintah Provinsi Kepri selalu memprihatinkan khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sesuai dengan harapan,” ucap juru bicara Fraksi Hanura, Yusrizal.

Menurut Yusrizal, rata – rata realisasi Pemprov Kepri hanya sekitar enam puluh persen dari target. Maka dari itu, Pemprov Kepri harus segera melakukan evaluasi dan bila perlu dilakukan reshuffle pada kabinetnya.

“Jika pendapatan hanya terealisasi 60 persen, kemana empatpuluh persen lainnya. Apa karena OPD tidak tidak tegas, atau memang tidak mampu,” ujar Yusrizal.

Selain ketidakmampuan OPD, Fraksi PDIP melihat penyebab lambatnya kinerja Pemprov Kepri disebabkan Gubernur bekerja sendirian.

“Mengingat peran Wagub untuk pembangunan dan pengawasan, kami meminta agar pembahasan Wagub dapat diselesaikan tahun ini juga,” kata Sahat.

Dalam paripurna ini, Fraksi Kebangkitan Nasional yang terdiri dari PKB dan PAN tidak memberi pandangan.

Ketua DPRD Jumaga Nadeak usai menutup rapat paripurna meminta agar Pemprov Kepri yang diwakili Sekda Arif Fadillah untuk memberikan tanggapannya pada paripurna selanjutnya.(*)

Exit mobile version