Home / Nasional / Sidang Kasus Penghinaan, Ketum APKOMINDO Tuntut Keadilan

Sidang Kasus Penghinaan, Ketum APKOMINDO Tuntut Keadilan

Yogyakarta,- Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui akun facebook terhadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky kembali mencuat.

Satu persatu oknum pelaku penghinaan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sebelumnya, dua pengusaha komputer yakni Ir. Faaz Ismail dan Ir. Michael Santosa Sunggiar menjadi terdakwa atas tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut. Kini menyusul Rudy Dermawan Muliadi sebagai terdakwa.

Dalam sidang perdana perkara nomor : 199/Pid.Sus/2020/PN Yyk dengan terdakwa Rudi Muliadi pada tanggal (10/09/2020) di PN Yogyakarta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Slamet Supriyadi SH mendakwa Rudy dengan tuduhan telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yakni, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Bandung Suhermoyo SH M.Hum dan Hakim Anggota Sari Sudarmi SH bersama Nenden Rika Puspitasari SH MH, dan panitera pengganti Noorman Nefonanto SH. JPU berpendapat bahwa komentar Rudy di akun Facebook Group APKOMINDO jelas ditujukan kepada Soegiharto Santoso.

“Terdakwa telah menunjukan sindiran yang halus bahwa Soegiharto Santoso menjadi orang yang salah, setidaknya selama 43 hari pernah ditahan di lembaga pemasyarakatan,” ungkap JPU Slamet Supriyadi saat membacakan dakwaannya.

Lanjutnya membacakan fakta hukum yang sebenarnya. Putusan PN Bantul menyatakan Soegiharto Santoso tidak terbukti melakukan tindak pidana dan telah dibebaskan dari segala dakwaan, serta hak-haknya sudah dikembalikan, bahkan upaya kasasi oleh JPU atas Soegiharto Santoso telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI.

“Fakta ini membuktikan bahwa tulisan terdakwa di akun Group Facebook APKOMINDO terhadap Soegiharto Santoso tidak terbukti sebagai orang yang (dituduh) bersalah,” kata JPU.

Menangapi dakwaan JPU tersebut terdakwa Rudy melalui kuasa hukumnya, Djunaedi SH langsung menyatakan keberatannya. Menurutnya ada beberapa poin dari dakwaan jaksa dianggap tak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

“Atas dakwaan penuntut umum, kami akan mengajukan eksepsi atau keberatan,” tegasnya.

Sidang lanjutan akan digelar kembali pada Kamis (17/09/2020) mendatang, dengan agenda pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa Rudy Dermawan Muliadi.

Secara terpisah, Soegiharto Santoso selaku korban berharap keadilan ditegakkan atas kejadian yang mencemarkan nama baiknya selaku ketua APKOMINDO. Selain itu, Soegihato mengkisahkan seputaran kesewenangan proses hukum yang membuat dirinya sempat ditahan selama 43 hari di Rumah Tahanan Bantul.

“Laporan saya ini bukan hasil rekayasa, berbeda dengan mereka yang merekasaya hukum, bahkan diduga ada yang menyediakan dana, seperti terungkap dalam persidangan di PN Bantul oleh Henkyanto TA yakni Suharto Yuwono salah satunya, sehingga saya sempat ditahan secara sewenang-wenang selama 43 hari di Rutan Bantul padahal saya tidak melakukan perbuatan pidana, bahkan tuntutan JPU Ansyori SH dari Kejagung RI tidak main-main yaitu selama 6 tahun penjara dan denda Rp 4 Milyar,” urainya.

Soegiharto berasumsi perbuatan terdakwa disebabkan ambisi untuk menjabat ketua APKOMINDO. Menurutnya, komentar terdakwa diakun facebook yang sempat membawa-bawa nama Tuhan untuk memperkuat pendapat terdakwa terkait kasus yang menimpa Soegiharto saat di Bantul.

“Mungkin karena terdakwa sangat berambisi sekali menjabat sebagai Ketua Umum APKOMINDO sehingga berusaha merusak nama baik saya dan juga mengaku-ngaku sebagai ketua umum APKOMINDO,” ujarnya.

Soegiharto yang pernah menjadi ketua panita Kongres Pers Indonesia 2019 ini juga mengapresiasi kinerja pers yang tetap netral dan professional dalam mengawal kasus rekayasa hukum yang menimpa dirinya sejak dari ditahan selama 43 hari pada tahun 2016 lalu, sampai pada pemberitaan laporan polisi yang dilayangkannya di Polda DI Yogyakarta tahun 2017 hingga kini masih terus diberitakan, sehingga pihak polisi tetap memproses laporannya meskipun memakan waktu yang cukup panjang. (Red)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Tinggalkan Balasan