Home / Riau / Polda Riau Tangkap Mantan Plt Bupati Bengkalis

Polda Riau Tangkap Mantan Plt Bupati Bengkalis

Teks foto: Tersangka Plt Bupati Bengkalis, Muhammad, ST.

Riau, SB – Sejak awal Maret 2020 pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Bengkalis, Muhammad telah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau.

Tersangka dugaan korupsi pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tersebut lari dari kejaran petugas dan bersembunyi serta berpindah-pindah tempat mulai dari Pekanbaru, kemudian pindah ke Jakarta.

Setelah petugas berhasil mengendus keberadaan tersangka, ternyata tersangka berada di Jakarta, kemudian pindah ke Bandung, jogyakarta, berganti tempat dari hotel ke hotel, hingga kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, di Jambi.

Pada awal pelarian yg bersangkutan masih menjabat sebagai Plt Bupati, setelah Bupati Amril Mukminin ditahan oleh KPK.

Sejak Februari 2020, Muhammad mengendalikan Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dari tempat persembunyiannya, hingga keluar keputusan Gubernur Riau berupa SK Pengangkatan Sekda Bengkalis Sdr BUSTAMI HY selaku Pelaksana Harian (Plh) pada 11 Maret 2020.

“Buronan (Muhammad) kita tahan sejak Jumat lalu di Mapolda Riau,” kata Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, SIK, SH, MSi, melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Andri Sudarmadi, Minggu (9//8/2020).

Sebelumnya Penyidik telah melakukan pemanggilan pertama sebagai tersangka pada 3 februari 2020, namun Muhammad tidak hadir. Pada panggilan kedua juga tidak hadir tanpa alasan yg sah.

Kemudian pada saat itu tersangka mengajukan penundaan pemeriksaan dengan alasan akan melaksanakan pernikahan putri kandungnya dan bermohon untuk diperiksa pada tanggal 25 Februari 2020.

Namun, kata Kombes Andri, jadwal penundaan yang ditentukan tersebut, tersangka juga tidak pernah hadir. Saat itu penyidik langsung mencek keberadaan tersangka di Kantor Bupati Bengkalis, Rumah Dinas, dan Rumah Pribadi maupun lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat persinggahannya. Namun tersangka Muhammad tidak ditemukan dan diduga telah melarikan diri.

Mangkir dari dua kali panggilan penyidik, Muhammad justru tiba-tiba mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penetapan status tersangka yang didaftarkan Rabu, 26 Februari 2020, Nomor Register Perkara 4/Pid.Pra/2020/PN Pbr.
Namun upaya praperadilan tersebut kandas dan pengadilan menolak seluruh isi gugatan praperadilannya.

Dalam putusannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Selasa, 24 Maret 2020 silam, Hakim tunggal Yudisilen mengatakan, Ditreskrimsus Polda Riau dalam menetapkan Muhammad sebagai tersangka sudah sesuai prosedur dan perlu dibuktikan di persidangan.

Polda Riau kemudian menetapkan Muhammad dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada awal Maret 2020, usai mangkir dari dua kali panggilan. Dasar penetepan DPO, kata Andri, lagi, Muhammad tidak kooperatif selama proses penyidikan. Plt Bupati Bengkalis tersebut langsung menghilang usai ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Riau.

Dengan ditolaknya praperadilan Muhammad, Hakim memerintahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau untuk melanjutkan proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan pipa transmisi PDAM di Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) pada tahun 2013 silam.

“Sebelum penahanan, kita lakukan pemeriksaan rapid test untuk memastikan yang bersangkutan tidak dalam status reaktif Covid-19,” kata Andri.

Polda Riau menerapkan protokol kesehatan terhadap seluruh tahanan yang baru masuk, maupun sedang menjalani masa penahanan. Tahanan baru wajib mengikuti rapid test sebelum masuk dan akan dilakukan swap selama dalam penahanan.
Penahanan terhadap tersangka Muhamad, ST ini menjadi jawaban atas komitmen Polda Riau dalam memberantas Korupsi.

“Pemberantasan korupsi itu harus dicabut seakar-akarnya, sehingga tidak muncul kembali dimasa yang akan datang” pernyataan Kapolda beberapa waktu yang lalu dalam sebuah diskusi.

Polda Riau mendeteksi adanya pola unik korupsi di Riau berupa keterlibatan swasta, bukan penyelenggara negara atau PNS, sebagai pengendali korupsi. Perlu pendekatan khusus dalam menghadapi kejahatan yang menyedot darah rakyat itu, salah satunya dengan ketegasan. (sumber Humas Polres Rohil/man)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Tinggalkan Balasan