Home / Anambas / Kontrak Kontradiktif, Meraup APBD Penghujung Tahun Anggaran Jalan SP II

Kontrak Kontradiktif, Meraup APBD Penghujung Tahun Anggaran Jalan SP II

Suarabirokrasi.com Anambas, Pengerjaan Jalan SP jalur II Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas mulai dikerjakan pertengahan April 2020. Lokasi pengerjaan, terlihat tongkang bermuatan 100 an batang tiang pancang dan alat pancang, melakukan aktifitas pemancangan di laut depan RSUD Anambas.

Proyek yang dikerjakan 100 hari paska kontrak ini, diinjau dari masa dimulainya pengerjaan dan kondisi laut anambas menjelang akhir tahun, pengerjaan diperkirakan tidak dapat diselesaikan hingga berakhirnya masa jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai ketentuan kontrak tahun jamak.

Realisasinya, Kontrak Pembangunan Jalan SP II Kecamatan Siantan mulai 27 Desember 2019 dan berakhir 30 Desember 2021. Masa kontrak berlangsung melampaui masa akhir jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris pada februari 2021.

Terkait pemberlakuan masa kontrak Jalan SP II, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Kepulauan Anambas, Raja Isahendra ST, berpendapat berakhirnya kontrak akhir tahun 2021, disesuaikan dengan berakhirnya tahun masa Jabatan Bupati.

“akhir desember 2021, tahun masa jabatan kepala daerah,” tulisnya melalui Aplikasi WA, (26 /06).

Pemahaman Pejabat Pembuat Komiten (PPK) Proyek melakukan perikatan kontrak tahun jamak disinyalir kontradiktif dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No.9 tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan. Pasal 139 ayat 4 Perda tersebut menetapkan, “Kegiatan dengan anggaran tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak melampaui masa jabatan Kepala Daerah.”

Selain bertentangan dengan Perda. Masa kontrak tahun jamak, menurut Ahli sertifikasi LKPP-RI dan Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang atau Jasa tingkat nasional, Samsul Ramli, tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah. Menurut Penulis buku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, ketentuan itu sesuai Permendagri 13/2006 dan perubahannya.

Seingat saya, Permendagri 13/2006 dan perubahannya mengamanatkan sesuai masa jabatan kepala daerah.” kata Samsul Ramli saat dikonfirmasi melalui aplikasi Whatsapp.

Ketentuan masa berakhirnya pelaksanaan kontrak itu, kata Samsul Ramli bukan tidak boleh melewati tahun berakhirnya masa jabatan kepala daerah, tetapi tidak boleh melewati bulan akhir masa jabatan kepala daerah di tahun berkenaan. Alasannya, karena Kepala Daerah terpilih belum tentu setuju dengan program yang membebani kewenangannya untuk mencapai visi misi.

“ya, belum tentu kepala daerah baru menyetujui” katanya,(02/07).

Secara terpisah, ketentuan masa kontrak tahun jamak atau Multiyears berakhir bersamaan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, juga diuraikan oleh Kasubdit (Kabid) Penanganan Permasalahan Kontrak Deputi Hukum dan penyelesaian Sanggah LKPP, Mudjisantoso. Ulasannya tentang “Kontrak Tahun Jamak untuk APBD” ditinjau dari perspektif Perpres 16 tahun 2018 dan PP 12 tahun 2019.

Menurutnya, pasal 92 PP 12 tahun 2019 menerangkan Kegiatan tahun jamak harus mengacu pada Program yang tercantum dalam RPJMD. Menurut Mudjisantoso, ketentuan berakhirnya kontrak tahun jamak sesuai masa berakhirnya jabatan kepala daerah, agar jangan sampai kepala daerah berikutnya tidak mempunyai anggaran untuk mewujudkan programnya.

“Karena tahun jamak berakhir pada akhir masa jabatan kepala daerah, maka jangan terlalu pas pada akhir jabatan, buat rencana selesainya sebelum masa jabatan agar ada ruang bila ada penyesuaian atau ada waktu bila terlambat pelaksanaan pekerjaan.
Yang saya sampaikan masih PP, mungkin nanti ada Permendagri dsb”.sarannya dalam artikel 07 Mei 2020 pada blog mudjisantosa.net.

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin