Home / Nasional / Sim Salabim, Pajak dan Tagihan PJU Tanjungpinang (1)

Sim Salabim, Pajak dan Tagihan PJU Tanjungpinang (1)

Foto : ilustrasi / net

Suara Birokrasi.com-Tanjungpinang,- Gelapnya pengelolaan penerangan jalan di Kota Tanjungpinang, nyaris seperti padamnya lampu sepanjang jalan akibat pemadaman namun tetap dikenakan pembayaran meski bersifat pemborosan belanja daerah, ditengarai merupakan kesepakatan bersama. Bolehkah APBD digunakan untuk membayar sesuatu yang tidak ada?

Harapannya, bijak pemerintah dalam mengelola pajak daerah yang peningkatannya didapat meski membebani masyarakat setiap tahun, baik karena kenaikan tarif listrik maupun pencabutan subsidi. Bahkan lima persen dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dibagi, 80 persen untuk Pejabat dan Pegawai Dinas PPKAD sebagai pemungut dan 7,5% untuk Kepala Daerah selaku Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah. 6,5% untuk Wakil Kepala Daerah sebagai Penanggungjawab Keuangan Daerah dan 6% untuk Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

PAD Pesanan dan Capaian Tanpa Data

Meski telah diberikan lima persen, hingga saat ini pengelolaan sumber PPJ masih kabur dari transparansi. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang menyajikan data Wajib Pajak (WP) PPJ hanya satu. Mungkinkah BPPRD memperoleh pendapatan dari satu Wajib Pajak ataukah PLN Kota Tanjungpinang menjadi WP tunggal yang mengatur naik turun, besar dan kecilnya pemdapatan daerah dari sektor PPJ. Peningkatan ini, patutkah dikatakan sebagai keberhasilan atau perlukah dibenahi untuk mendapatkan pendapatan dua kali lipat dari capaian tersaji?

Menanggapi mengenai Penerangan Jalan, Pelaksana Harian General Menagar PLN Kota Tanjungpinang, Adi Wodoyoko mengatakan bahwa pelanggan dikenakan Pajak dari setiap pemakaian listrik prabayar maupun token, sebesar 8%.

“itu dikota ada 8%, itu ditambahkan dari tagihan pelanggan, misal tagihan pelanggan ada seratus ribu, nanti seratus delapan ribu yang dibayar oleh masyarakat, delapan ribunya sebagai PPJ , nanti kita setorkan ke Pemko. Begitu juga dengan yang pra bayar jadi tiap beli token sudah ada pajak delapan persen dikonversasikan ke Kwh” terang Adi Widoyoko dikantornya, jumat (13/03).

Meninjau salah satu isi MoU antara PLN dan Pemko Tanjungpinang. PLN sebagai pihak kedua memiliki kewajiban memungut PPJ dan menyampaikan rekapitulasi rejening listrik dan rincian setiap bulan kepada Pemko Tanjungpinang, berupa rekapitulasi rekening listrik yang dicetak per jenis tarif dan rekapitulasi realisasi penerimaan PPJ per jenis tarif. Kesepakatan itu berbeda dengan keterangan Plh Manajer PLN Cabang Tanjungpinang, menurut Adi Widoyoko, mekanisme penyetoran PPJ oleh PLN selaku pemungut kepada pihak Pemda, di seluruh indonesia setiap bulannya tidak disertai dengan data tagihan pelanggan.

Tagihan Listrik PJU Potensi Belanja Fiktif.

Selain PPJ. Adi juga menanggapi jumlah PJU. Menurutnya, data PJU merupakan data pelanggan yang bersifat wajib dilindungi oleh PLN.

“Terkait PJU, pertama abang harus memposisikan PLN itu ibarat pelanggan sama bank, misalnya kita narok uang dibank itu pasti punya aturan main. Saya contohnya, mempunyai pinjaman di salah satu bank, tentu gak mungkin kalau ada pihak luar dan nanya-nanya perihal pelanggan gak mungkin saya buka karena itu bagian dari kewajiban kami untuk jaga data pelanggan” kata ADI , Plh. Manager PLN cabang Kota Tanjungpinang di ruang kerjanya, Bakar Batu, Tanjungpinang.

MoU (PLN dan Pemko tahun 2020-red) jelas Adi, kedua pihak sepakat dan isinya tidak menetapkan jumlah tagihan listrik dalam MoU, melainkan tentang data dan dasar penagihan. Untuk penetapan besaran tagihan listrik , dihitung sesuai data meteran pemakaian listrik PJU, lalu non meteran, diperhitungkan secara formulasi tersendiri.

“PLN menghitung flat/merata di 375 jam sebulan dikali dengan penetapan daya dan jumlah titik PJU dikali tarif PerKwh dan sesuai dengan kondisi di lapangan” jelas mantan manajer PLN rayon Tanjung Uban ini.

Adi juga menjelaskan data jumlah PJU milik Pemko berdasarkan survei pihak PLN yang didokumentasi dan menggunakan GPS sebagai dasar penghitungan sebaran PJU.

“Data itu sama-sama punya antara PLN dan Pemko. Berapa jumlahnya, abang lebih pas konfirmasi kepada pemko, karna yang mempunyai hak mengeluarkan data itu pemko bukan kami, kecuali abang mungkin punya izin dari pemko”saran Adi.

Diketahui, sumber media ini menerangkan, Pemko Tanjungpinang memiliki 164 ID pelanggan rekening tagihan listrik PJU, tidak termasuk ID pelanggan listrik gedung pemerintahan Kota Tanjungpinang. Salah satu ID Pelanggan non meteran menampung tagihan sebesar Rp. 1,25 miliar perbulan.

Mengenai pembiayaan PJU, mantan Kepala Dinas Perkim, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman (DPKPP) Kota tanjungpinang, Amrialis melalui telepon selulernya mengatakan sudah sesuai aturan. Lanjutnya, menyarankan konfirmasi lebih lanjut kepada Kepala DPKPP, Djasman, saat itu baru mengepalai instansi Perkim dan belum mempelajari materi perjanjian pembiayaan listrik PJU.

Secara terpisah, Walikota Tanjungpinang Syahrul dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang belum menanggapi konfirmasi.

Penulis : Pandi
Fhoto : Pandi
Editor : Red.

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

About Redaksisuarabirokrasi

Tinggalkan Balasan