Home / Nasional / LI BAPAN Surati Deputi Penyidikan dan Penindakan KPK Terkait Bupati Karimun

LI BAPAN Surati Deputi Penyidikan dan Penindakan KPK Terkait Bupati Karimun

Ketua LI BAPAN DPD Kepri Ahmad Iskandar Tanjung saat di kantor KPK

Suarabirokrasi.com-Jakarta,- Rabu (4/3/2020) Lembaga Investigasi BAPAN DPD Kepulauan Riau (Kepri) diketuai Ahmad Iskandar Tanjung kembali mendatangi Lembaga Anti Rasuah KPK di Jakarta pada hari rabu (04/03), untuk mengetahui tindak lanjut pengembangan kasus Gratifikasi Yaya Purnomo Ex Pejabat Kementerian Keuangan yang melibatkan Bupati Karimun Aunur Rafiq sebagai saksi yang memberi uang sebesar Rp. 500.000.000,- untuk alokasi DID Karimun pada RAPBN TA 2018 sebesar Rp. 41.250.000.000,- dan telah divonis oleh hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Jaksa penuntut KPK menyatakan terdakwa menerima suap Rp.300 juta dan gratifikasi dari beberapa kepala daerah dan dituntut ancaman pidana pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Yaya Purnomo divonis bersalah, dihukum kurungan 6 tahun 5 bulan subsider denda Rp.200 juta atau kurungan 1 bulan. Namun hukum pidana gratifikasi oleh Kepala Daerah pelaku gratifikasi, dan menimbulkan segudang pertanyaan khususnya bagi DPD Kepri BAPAN.

LI BAPAN DPD Kepri Surati Deputi Penindakan KPK

Kedatangannya ke KPK, menurut Tanjung (sapaan akrab-red), dirinya didampingi kuasa hukum bertemu salah seorang petugas Direktorat Dumas (Pengaduan Masyarakat) KPK untuk mengajukan Surat Klarifikasi tentang tindak lanjut mengenai keterlibatan Aunur Rafiq atas dugaan pemberian Gratifikasi dan termasuk dalam salah satu bukti persidangan yang menjerat Yaya Purnomo. Namun menurut pihak lembaga anti rasuah itu, perkaranya masih digelar di bidang Penyidikan pada Deputi Penindakan KPK dan disarankan menyurati Deputi terkait.

“Kita disarankan agar membuat Surat Langsung ke Deputi Bidang Penindakan dan telah diterima berdasarkan Surat Tanda Terima Nomor:026/STPL/III/2020 tanggal 05 Maret 2020”, terang Tanjung.

Kuasa hukum LI BAPAN DPD Kepri Edward Kelvin,R.,SH.,MH.,C.PL.,CPCLE Advokat juga turut menjelaskan hasil dialog dengan Petugas Dumas KPK. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk meluruskan sejauh mana peranan Pak Rafiq dan pengembangan perkara.

Penasehat Hukum LI BAPAN DPD Kepri Edward Kelvin

“Apakah masih ditindak lanjuti atau dihentikan begitu saja, kan harus ditanya langsung sama Lembaga yang berwenang’ ungkap Kelvin.

Lengkapi Data, LI BAPAN siapkan langkah lanjutan.

Diakui Kelvin, pihaknya telah menerima salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: No: 77/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST An, Yaya Purnomo pada tanggal hari Jumat (6/3/2020) yang dikeluarkan oleh Panitera Tipikor Pengadilan berdasarkan surat Permohonan tertanggal 20 Februari 2020. Dokumen penting ini menurutnya memberikan terang sebuah peristiwa hukum, mulai dari Dakwaan, Tuntutan, Pledoi/Pembelaan, bukti bukti, keterangan saksi saksi maupun terdakwa, fakta fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim.

“Hal ini patut disyukuri mengingat kami bukanlah sebagai Pihak yang berperkara namun berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 98/PUU-X/2012 yang kaidah hukumnya menyatakan demi memperjuangkan kepentingan Umum” ungkap Kelvin.

Kelvin menjelaskan, Aunur Rafiq selaku bupati dan Abdullah selaku kepala BPKAD Karimun, selain diperiksa sebagai saksi di KPK, juga memberikan kesaksian saat sidang Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun tidak terungkap ke publik. Dalam kesaksian diketahui terjadinya pertemuan pembicaraan Alokasi DID RAPBN TA.2018 antara Aunur Rafiq dan Abdullah serta Fitra Infitar Kepala Sub Auditor Kaltim I Perwakilan juga terpidana Yaya Purnomo Ex Pejabat Kementerian RI.

“Fakta persidangan, terdapat pertemuan antara Pak rafiq, Pak dul, Sdr. Fitra dan Terpidana Yaya Purnomo di Hotel JW Mariot guna membicarakan Alokasi DID RAPBN TA.2018, yang lain nanti kami sampaikan setelah mempelajari secara mendalam” tutur Kelvin kepada Media ini.

Darimana asal uang Rp.500 juta?

Dari pantauan LI BAPAN, maka akan dilakukan langkah lanjutan, namun masih butuh pendalaman data dari bukti surat serta laporan laporan keuangan yang berkaitan tentang realisasi anggaran DID tersebut. Salah satunya untuk mengetahui asal uang gratifikasi Rp.500 juta.

editor : edy
sumber : pers rilis LI BAPAN DPD Kepri
fhoto : LI BAPAN

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin