Home / Anambas / Pansus DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Temui BNPP

Pansus DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Temui BNPP

Anambas, SB – Dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau  masuk dalam kategori ke 13 Provinsi yang di tetapkan sebagai Daerah perbatasan. Adapun dari 7 Kabupaten/Kota yang dilingkupinya, Anambas menjadi salah satu Kabupaten termuda usianya yang kini menjadi sorotan dan perhatian bagi Pemerintah Pusat dalam pencanangan pelaksanaan Gerbangdutas di Anambas.

Menindaklanjuti hal itu, dilakukan pertemuan antara Pansus Ranperda  Badan Pengelola Pembangunan Daerah (BPPD) dengan Tim Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang dipimpin oleh Amat Yani didampingi anggota Pansus Siti Bayu, Muliady, Syafrilis dan Mariady, tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPPD, Rabu (4/3/2020), di Kantor BNPP Jakarta.

Turut hadir dari Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas Asisten I, Kabag Hukum, dan Kabag Pembangunan.

Rapat berjalan dengan baik dan lancar disambut salam hangat dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan dengan pembahasan mengenai Ranperda pembentukan BPPD dan mendiskusikan pentingnya kelembagaan di daerah.

Pada pembahasan tersebut, secara kelembagaan memang harus di bentuk BPPD, karena sekarang ini yang ada di Anambas hanya setingkat Kasubag perbatasan, dari sisi komunikasi dan koordinasi masih dilihat kurang efektif.

“Segeralah ada kelembagaannya, karena kami melihat Pemerintah dan DPRD sangat semangat membangun daerah,” ujar Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian, Dr. Gutmen Nainggolan, SH, M.Hum, di Ruang Rapat BNPP.

Dari 10 Kecamatan yang ada di Anambas, 7 Kecamatan sudah di masukan dalam program Lokpri, sisanya akan menyusul, diantaranya Jemaja Barat, Siantan Utara, dan Kute Siantan yang merupakan Kecamatan di bentuk.

“Dengan sudah terbentuknya  nanti BPPD, maka semangat daerah tidak boleh lagi ragu untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan BNPP, karena secara makam dan kelembagaannya sudah sama,” sebut Dr. Frop. Bahtril Bakri, M app, Sc.

“Apabila hal tersebut terlaksana, tentunya akan menjadi fase baru bagi masyarakat Anambas dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan,” pungkasnya. (Hms DPRD KKA/RZ)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Tinggalkan Balasan