Home / Nasional / Humas Kepri Bungkam, Belanja Cetak 1 Kontainer

Humas Kepri Bungkam, Belanja Cetak 1 Kontainer

Barang cetakan tiba di kantor humas pada 14 februari 2020

Suara Birokrasi – Tanjungpinang,- Tidak sebesar anggaran beberapa tahun sebelumnya. Tahun 2019, menjelang masa pilkada gubernur tahun 2020, peningkatan anggaran untuk sosialisasi terhitung tinggi. Selain berbentuk belanja publikasi mencapai Rp.11 miliar lebih, sosialisasi juga dilakukan melalui website, baliho bahkan berbentuk belanja cetak dan rata – rata bernilai fantasis di Biro Humas Protokol dan Penghubung Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

APBD 2019 dan Pencitraan Tahun 2020

Salah satunya, belanja cetak tahun 2019 peruntukan tahun 2020. Mata anggaran kegiatan ini berhasil lolos dari pembahasan tim legislatif, masuk di APBD Perubahan 2019. Selanjutnya, desember 2019, Plt Biro Humas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengikat kontrak belanja cetak berupa kalender dinding sebanyak 11275 eksemplar, Kalender duduk sebanyak 4000 eksemplar dan Buku Agenda sebanyak 2500 eksemplar. Masa pelaksanaan 22 hari, senilai Rp. 1 miliar lebih.

Lolos dari evaluasi DPRD, kegiatan ini disorot Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia, mempertanyakan peruntukan kebutuhan kegiatan belanja cetak tersebut diduga menyimpang. Selain itu, dari perbedaan harga penawaran yang signifikan serta perbandingan harga pasar dengan spesifikasi sama. Kegiatan belanja cetak di biro humas kepri dinilai mahal.

“Apakah barang dipakai sebagai keperluan kantor atau dibagi seperti bantuan sosial atau hibah yang tentunya ada pengajuan permohonan dari calon penerima dan kita hanya menyoroti, mencegah pemborosan anggaran” ungkap Ridwan Lingga.

Ridwan menerangkan, surat permohonan klarifikasi yang diajukannya tidak ditanggapi oleh Plt Biro Humas Setda Kepri. Menurutnya kegiatan sosialisasi melalui kalender sebatas pencitraan. Foto yang dicetak sebatas kegiatan Plt Gubernur tahun 2019 bukan pencapaian pembangunan ataupuj visi misi pemerintah kepri tahun 2015 – 2020.

Bungkam dan Menyimpang

Terkait hal itu, konfirmasi media ini tidak ditanggapi oleh PPK dan PPTKnya tidak dapat dijumpai ketika wartawan mendatangi kantor biro humas, januari 2019. Saat itu, staf di humas juga tidak mengetahui keberadaan kalender tahun 2020. Kedatangan paket barang cetakan tetsebut ditemukan di kantor humas pada 14 februari 2020. Pantauan media ini, jumlah barang yang ada lebih sedikit dari volume barang yang dipesan.

Aksi bungkam pejabat di Biro Humas Kepri ini, disinyalir menutup informasi kebenaran pelaksanaan pekerjaan belanja cetak sebanyak muatan kontainer 40 ft iti yang terindikasi tidak selesai sesuai kontrak dan diduga ada penyimpangan keuangan.

Pasalnya, dalam rancangan kontrak ditetapkan Biro Humas Protokol dan Penghubung Setda Kepri sebagai tempat pemeriksaan dan pengujian barang, meliputi volume dan kondisi barang, selanjutnya diatur tata cara pembayaran.

Kondisi pemeriksaan dan pengujian seluruh barang disinyalir tidak terlaksana. Dari keterangan beberapa sumber yang kesehariannya bekerja di kantor gubernur, mengaku tidak pernah melihat kedatangan barang dalam jumlah sebanyak muatan kontainer 40 feet. Beberapa sumber menerangkan kedatangan barang berupa kalender ke kantor biro humas hanya pada bulan februari 2020 menggunakan angkutan mobil.

“Kalender besar yang ada foto bapak isdianto dan sekda itu kan bang? Minggu kemarin ada datang pak, diantar sampai depan pakai mobil, lalu orang humas yang angkat bang. Tapi kalau akhir tahun 2019 tidak ada bang, hanya kemarin saja”, ungkap sumber sambil senyum ramah.

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh pegawai lainnya yang bertugas dikantor gubernur. Pria ini meyakini tidak melihat kedatangan barang dalam jumlah besar pada akhir tahun. Dirinya mengaku hanya melihat kedatangan barang, salah satunya berupa kalender pada 14 februari 2020 lalu dan diterima oleh pihak humas.

“Bila sebanyak itu tentu kami tahu bang, tapi tidak ada datang di tahun 2019. Hanya yang kemarin saja bang, dan barangnya tidak sebanyak itulah”, ungkap pria ini dihalaman kantor Gubernur, Dompak (21/02/20).

Hingga berita ini dimuat, tidak diketahui penyebab bungkamnya Plt Biro Humas sulitnya ditemui PPTK kegiatan. Namun diharapkan kegiatan ini dapat diawasi guna mencegah terjadi penyimpangan lebih parah di Biro Humas.

Penulis : Edy
Editor. : Red

Fhoto. : istimewa

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin