Home / Nasional / Kesepakatan Bersama, Rugikan APBD Menahun

Kesepakatan Bersama, Rugikan APBD Menahun

Ilustrasi/net

Suara Birokrasi.com – Tanjungpinang,- Tidak tepatnya sistem pembayaran listrik Penerangan Lampu Jalan umum (PJU) di Kota Tanjungpinang, disinyalir menyebabkan pemborosan keuangan APBD mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Sejak penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Kota Tanjungpinang tentang pemungutan dan pembayaran listrik PJU Kota Tanjungpinang tahun 2013 silam, berdampak memboroskan APBD Tanjungpinang karena terpakai atau tidak terpakai sebab adanya pemadaman oleh pihak PLN maupun kerusakan lampu. Keduanya sepakat jumlah daya dibayarkan oleh Pemko Tanjungpinang menggunakan APBD.

Pasca MoU, tahun 2014, Pemko Tanjungpinang membentuk tim kerja untuk kegiatan meterisasi dan penertiban PJU. Namun kinerja tim disinyalir tidak maksimal, sehingga  kesepakatan pembelian daya listrik secara “glondongan” oleh Pemko Tanjungpinang mengakibatkan pembebanan berkelanjutan terhadap APBD Tanjungpinang, karena harus tetap membayar daya listrik tak terpakai setiap tahunnya.

Kerugian yang dialami seperti candu. Meski setiap tahunnya Pemerintan Kota Tanjungpinang diperkirakan mengalami kerugian yang cukup besar setiap tahunnya, namun percepatan meterisasi tidak kunjung rampung bahkan hingga tahun ini.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2018, menemukan adanya transaksi pembayaran listrik PJU Kota Tanjungpinang yang tidak dapat diyakini kebenarannya yang berasal dari kesepakatan Pemko Tanjungpinang dengan PT PLN Tahun 2013. Tim audit BPK RI mengasumsikan pembayaran tagihan lampu kota Tanjungpiang tidak seluruhnya berdasarkan pemakaian daya sebenarnya.

Daftar tim penertiban PJU dan meterisasi Kota Tanjungpinang

Sebagian pembayaran tagihan listrik Penerangan Fasilitas Umum milik Pemko didapati sesuai ketentuan, menggunakan meteran. Namun tim audit juga menemukan, sebagian pembayaran tagihan listrik tidak menggunakan meteran. Pembayaran dilakukan berdasarkan MoU dengan estimasi perhitungan daya 500 W per lampu x masa nyala sebulan (375 jam) x harga perKwh. Kesepakatan ini menyebabkan setiap bulan Pemko wajib membayar listrik sesuai daya yang disepakati, bukan sesuai daya yang terpakai PJU.

Tim audit BPK menemukan pembayaran melalui No. ID Pelanggan khusus memiliki tagihan sebesar Rp 711.453.390 atau Rp 8.537.400.680 setahun. ID Pembayaran tersebut tidak didukung dengan data jumlah titik lampu sebenarnya Sebagaiman diungkapkan oleh PPK dan PPTK dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman kota tanjungpinang kepada tim audit. SEhingga kondisi belanja listrik senilai Rp 8.573.440.680 tidak diyakini sesuai perhitungan yang tepat.

Mengenai MoU antara PLN dan Pemko Tanjungpinnag, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Perkim Kota Tanjungpianang Djasman mengaku baru menjabat sehingga belum mengetahui perbedaaan MOU Perjanjian kerjasama kelistrikan antara PLN dan pemko Tanjungpinang tahun 2013 dan 2020.

Secara terpisah, Kabid Pertamanan pemakaman dan PJU kota tanjungpinang, juga mengaku belum menerima data jumlah PJU di Kota Tanjungpinang dari pejabat sebelumnya. Untuk proses pembayaran listrik PJU, menurutnya sesuai hasil pengecekan.

“Karena saya baru menduduki. Tagihan itu datangnya dari PLN, karena mereka memiliki petugas pencatatan Kwh-nya dan itu tiang tiang listrik yang saya tahu, ada yang punya meteran ada yang belum. Dari pencatatan itu mereka tagih ke kita”,jawab Raja Muhammad Ruslan dikantornya (19/02/2020). Lanjutnya menerangkan bahwa dinas perkim melakukan pengecekan ulang dari jumlah tiang dan jumlah ID pelanggan. Setelah sesuai, maka pihaknya mengajukan agar dibayarkan setelah ditanda tangani kedua pihak, selanjutnya proses pencairan melalui DPPKAD.

Dari penyampaian Kabid pertamanan, pemakaman dan PJU kota Tanjungpinang, Fitri Setiadi pada mei 2019 lalu, diketahui jumlah Lampu PJU kota Tanjungpinang sebanyak 3.646 titik, diluar lampu PJU yang menggunakan tenaga surya.

Tagihan listrik tahun 2020

Penelusuran suara birokrasi.com, sumber media ini mengungkapkan bahwa tagihan dari No ID pelanggan khusus tersebut, pada bulan januari 2020 mencapai Rp 1.253.722.546. Tagihan ini diduga menyebabkan pemborosan APBD semakin bertambah dari tahun sebelumnya. Diketahui, Pendapatan Daerah dari Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp.20 miliar lebih per tahun. Tahun 2017, biaya beban listrik Penerangan Fasilitas Umum Pemko Tanjungpinang mencapai Rp 16.484.298.560.

Hasil akumulasi perhitungan pembiayaan untuk 3646 lampu, bila diasumsikan menggunakan daya 500w pertitik selama 375 jam sebulan. Perkiraan tagihan PJU sebesar Rp 998.095.000/bulan. Dari transaksi pembiayaan listrik, diduga potensi kerugian minimal lima miliar rupiah pertahun sejak tahun 2014.

Penulis : Pandi
Editor : Edy

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin