Home / Nasional / Mengungkap Fakta Anggaran Kegiatan Hearing DPRD Kepri

Mengungkap Fakta Anggaran Kegiatan Hearing DPRD Kepri

Alokasi anggaran kegiatan hearing DPRD Kepri tahun 2018

Suara Birokrasi Tanjungpinang,- Prestasi tim Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menemukan sejumlah penyimpangan APBD pada pelaksanaan kegiatan Hearing/Dialog dengan pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama di Sekretariat DPRD Kepri tahun 2018 diduga belum maksimal.

Pasalnya, penjelasan Kepala Sub Bagian Rapat, Risalah dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, kegiatan (Hearing-red) yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD hanya tanggal 2 juli 2018 dalam agenda Rapat dengar Pendapat (RDP) tentang Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019 diruang serbaguna gedung DPRD Kepri, Dompak. Lebih lanjut dijelaskan Kasubag bahwa kegiatan hearing tidak memungkinkan berlangsung diluar kantor karena akan berbenturan dengan kegiatan reses (dikutip dari LHP BPK RI).

Dari penjelasan dan temuan hasil pemeriksaan terhadap laporan belanja makan minum sebesar Rp.1.780.000.000, belanja sewa sarana mobilitas air sebesar Rp.900.000.000 dan belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp.700.000.000,- yang diduga tidak dapat diakui kebenarannya atau sarat penyimpangan sehingga direkomendasikan agar sejumlah anggaran harus dikembalikan ke Kas Daerah.

Penjelasan Kasubag Rapat Risalah dan Persidangan yamg dituangkan pada hal 24 LHP BPK mengenai kemungkinan pelaksanaan hearing/dialog diluar kantor yang dapat berbenturan dengan kegiatan reses dan perjalanan dinas lainnya. Serta hasil analisis yang menguatkan tidak dilakukannya kegiatan hearing diluar kantor berdasarkan agenda perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD yang tidak terdapat jadwal kegiatan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang tidak memungkinkan terjadinya heraing diluar kantor. Apakah mungkin pelaksanaan swakelola belanja Sewa Tenda sebesar Rp.800.000.000, Belanja Sewa Meja Kursi sebesar Rp. 800.000.000, Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sebear Rp. 250.000.000 dan Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 200.000.000,- untuk kegiatan Hearing / Dialog dilaksanakan sesuai laporan yang dibuat oleh pihak Setwan Kepri ataukah tidak dilakukan pemeriksaan oleh tim audit yang juga bagian dari APBD?

Penulis : Pandi
Editor : Eed

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Tinggalkan Balasan