Home / Tanjungpinang / DPRD Tanjungpinang Akan Fasilitasi RDP SPRI Kepri Dengan Dinas Kominfo

DPRD Tanjungpinang Akan Fasilitasi RDP SPRI Kepri Dengan Dinas Kominfo

Audiensi DPD SPRI Kepri dengan Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang Ade Angga

Tanjungpinang,SB – Belasan Wartawan yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Kepulauan Riau berkunjung ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Tanjungpinang di Senggarang Senin 20/1.

Kedatangan Serikat Pers Republik Indonesia Provinsi Kepri tersebut disambut hangat Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang Ade Angga. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Serikat Pers Republik Indonesia Provinsi Kepri (Sholikin) menyampaikan persoalan terkait pengelolaan belanja jasa publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Tanjungpinang tahun anggaran 2019 yang dianggap diskriminasi.

‘’Kedatangan kami kesini yaitu untuk menjalin silaturahmi dan juga ingin menyampaikan berbagai persoalan mengenai penyaluran anggaran jasa publikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya dan di jajaran Pemerintah kota Tanjungpinang pada umumnya,’’ ujar Sholikin.

Lebih lanjut Sholikin mengatakan, bahwa SPRI Kepri sangat prihatin dan menyayangkan penerapan syarat verifikasi Dewan Pers yang diberlakukan Dinas Kominfo Tanjungpinang dalam menjalankan kerja sama publikasi pada tahun 2019 yang terkesan mengada-ada.

‘’Kami sangat menyayangkan kebijakan Dinas Kominfo Tanjungpinang terkait kerjasama publikasi yang mensyaratkan harus terverifikasi di Dewan Pers itu kesannya mengada-ngada, karena sejatinya pendirian Perusahaan Pers adalah hak setiap warga negara,’’ tegas Sholikin.

Lebih lanjut Sholikin mengatakan, syarat pendirian Perusahaan Pers sesuai UU Pers yakni harus berbadan hukum bukan mendapat ijin Dewan Pers.

‘’Regulasinya cukup jelas bahwa pendirian Perusahaan Pers itu harus berbadan hukum, bukan mendapat ijin Dewan Pers,’’ tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Tanjungpinang Ade Angga mengatakan bahwa persoalan tersebut akan segera dibahas bersama Komisi I yang membidangi Pemerintahan dan Hukum.

‘’Terima kasih atas kunjungan rekan-rekan SPRI Kepri ke Kantor Kami, persoalan ini nantinya akan Kami bahas terlebih dahulu bersama Komisi I, kemudian nantinya Kami akan undang Dinas terkait dan Inspektorat untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP-red),’’ tandasnya. (Wan)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Tinggalkan Balasan