Home / Tanjungpinang / 3 Usulan SPRI Ungkap Penyimpangan Sekretariat DPRD Kepri

3 Usulan SPRI Ungkap Penyimpangan Sekretariat DPRD Kepri

SB-Tanjungpinang,- Dewan Pengurus Daerah (DPD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menyampaikan pandangan SPRI terkait pengelolaan belanja jasa publikasi kepada Komisi I DPRD Provinsi, pada hari senin (13/01/2020), Ruang serbaguna lantai 3 Kantor DPRD Kepri, Dompak.

Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat / Hearing yang dipimpin oleh Ketua Komisi I Bobby Jayanto, Ketua DPD SPRI, Solihin mengungkapkan adanya dua penyimpangan, diantaranya pelaksanaan belanja publikasi hanya khusus perusahaan terverifikasi di
Dewan Pers. kedua tidak sesuai amanat Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, secara terbuka, bersaing dan transparan.

Ketua SPRI menyampaikan Pandangan SPRI Kepri

“Kami menilai, pemberlakuan syarat khusus terverifikasi di Dewan Pers, merupakan syarat yang cacat hukum dan diskriminatif. Syarat tersebut tidak dapat menjadi justifi legal/ pembenaran yang sah sebagai syarat kualfikasi perusahaan penyedia jasa publikasi,”tegas Solihin.

Solihin menjelaskan, Kegitan belanja jasa publikasi adalah kegiatan jasa ruang publikasi/jasa ruang iklan layanan masyarakat yang aktvitasnya dilaksanakan perusahaan bidang penerbitan dan periklanan. Selain itu, ketentuan terverifikasi di Dewan Pers tidak diatur sebagai syarat pendirian perusahaan pers pada Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers.

“Kami simpulkan bahwa ketentuan ini (Terverifikasi Dewan Pers-red) menyimpang dari aturan kualifikasi perusahaan dan menimbulkan persaingan tidak sehat dengan mendiskriminasikan perusahaan yang tidak memverifikasikan perusahaannya di Dewan Pers, “jelas Solihin.

Lanjut Solihin membacakan penyimpangan yang terjadi setiap tahun terkait belanja jasa publikasi dikelola tidak sesuai Perpres pengadaan barang dan jasa. Belanja Publikasi terlaksana tanpa seleksi tender maupun non tender yang transparan, sehingga menimbulkan kontrak kerja serta spesifikasi teknis pekerjaan yang tidak jelas mengacu kepada kualitas, kuantitas, masa pekerjaan dan tatacara pembayaran yang disepakati kedua belah pihak.

“Kami melihat kesewenangan diatas kesepakatan lisan. Setiap akhir tahun, puluhan media menuntut dan tidak dibayarkan pekerjaannya di Sekretariat DPRD Kepri. Kejadian ini seharusnya tidak terjadi dari tahun ke tahun”harap Solihin.

untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan daerah, SPRI menuntut perlunya diambil tindakan oleh DPRD Kepri, Pertama, agar dilakukan audit kepatuhan terhadap kepatuhan perundang-undangan dan kewajaran harga secara khusus oleh BPK RI terhadap pelaksanaan kegiatan belanja jasa publikasi tahun 2018 dan tahun 2019 yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD Kepri dan Biro Humas Protokol sebagai pengelola anggaran publikasi terbesar.

Kedua, mengganti pejabat yang tidak memiliki kemampuan manajerial didalam pengelolaan kegiatan belanja jasa publikasi sesuai Perpres 16 tahun 2018. Dan ketiga, agar Inspektorat secara serius mengawasi pelaksanaan kegiatan belanja jasa publikasi sesuai Perpres 16 tahun 2018.

Menanggapi itu, Komisi I Khazalik mengungkapkan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan SPRI.

Selanjutnya, Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Prov.Kepri Zulkifli menjelaskan bahwa pemberlakuan persyaratan hanya bagi perusahaan yang terverifikasi di Dewan Pers merupakan rekomendasi Inspektorat Kepri. Laporan humas, selama tahun 2019 sudah bekerja sama dengan 159 media.

“Kami melakukan itu atas dasar rekomendasi dari Inspektorat, karena pihak inspektorat mengatakan bila tidak sesuai akan dapat menjadi temuan dalam laporan BPK”jelas Zulkifli.

Rekomendasi tersebut dipertanyakan keabsahan suratnya. Bagian Hukum SPRI, Gindo Pakpahan menjelaskan bahwa perusahaan pers dan dewan pers dibentuk berdasarkan undang-undang pers yang sama, dan memiliki kedudukan yang sama, sehingga kewajiban pemerintah daerah mematuhi ketentuan dewan pers disinyalir tidak sesuai.

Menutup rapat, Bobby Jayanto menyimpulkan akan memanggil inspektorat untuk dimintai keterangan. SPRI berharap agar dapat turut serta dalam pertemuan Komisi I bersama inspektorat.

 anggaran publikasi

Mengulas catatan SPRI, Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD Kepri menganggarkan untuk kegiatan belanja jasa publikasi mencapai Rp. 26.7 miliar. 10 OPD Belanja Jasa Publikasi terbesar, diantaranya Biro Humas Protokol dan Penguhubung Rp. 11.410.000.000,-; Sekretariat DPRD Kepri Rp.8.360.000.000,-; Dinas Pariwisata Rp.1,3 miliar; Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 735 juta; Dinas Pendidikan Rp. 725 juta; Dinas Komunikasi dan Informatika Rp.600 juta; Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 533 juta; Dinas Sosial Rp.400 juta; Bappelitbang Rp.345 juta; Dinas Kebudayaan Rp. 300 juta

OPD yang mengelola belanja jasa publikasi khusus perusahaan terverifikasi di Dewan Pers, yaitu Biro Humas Protokol dan Penghubung Setda Prov dan Bagian Umum Sekretariat DPRD Kepri serta Dinas Pendidikan

Penulis : Edy
Fhoto    : Istimewa
redaktur : red

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

About Redaksisuarabirokrasi

Tinggalkan Balasan