Home / Riau / Hakim PN Rohil Tolak Kuasa Hukum PT GMR

Hakim PN Rohil Tolak Kuasa Hukum PT GMR

Ilustrasi foto perkebunan kelapa sawit.

Rohil, SB – Untuk yang kedua kalinya majelis hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir (Rohil) menolak kuasa hukum serta menunda sidang perkara PT GMR. Menurut hakim, penunujukan kuasa hukum PT. Gunung Mas Raya Pekan Baru ( PT.GMR)  Cq PT Gunung Mas Raya Perkebunan Sungai Bangko Estate selaku tergugat dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum  tidak memenuhi syarat  yang di atur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata ( KUHAP).

Sebelumnya pihak Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menyampaikan rilis panggilan sidang kepada pihak PT.GMR  secara sah dan patut.

Pantuan media, sejak agenda sidang pertama pihak tergugat  PT GMR menunjuk salah  seorang Asisten Kepala ( Askep) yang diberi kuasa oleh manager untuk menghadiri sidang mediasi. Namun akhirnya hakim menolak Askep tersebut dengan alasan tidak memenuhi syarat yang seharusnya Surat Kuasa itu seharusnya diberikan kepada Direksi, bukan kepada Manager.

Dalam jadwal agenda sidang ke-dua yang digelar pada Kamis 9 Januari 2020 pihak PT GMR menunjuk kuasa hukumnya namun  surat kuasa itu tidak ditanda tangani oleh Direksi sehingga hakim kembali menolak kuasa hukum tergugat dan menunda sidang hingga 23 Januari 2020 mendatang.

Dua kali agenda sidang yang digelar itu dianggap oleh  majelis hakim yang diketuai oleh Faisal SH MH bersama dua orang anggota hakim lainnya yakni  Mhd.Hanafi Insya SH MH dan Boy Jefri Sembiring SH. Namun pihak tergugat PT.GMR Pekanbaru tidak hadir sesuai jadwal yang ditentukan oleh hakim Pengadilan Negeri Ujung Tanjung, Rokan Hilir.

“Jika sidang nanti tidak ada surat kuasa dari Direksi, maka sidang ini akan kami putus Verstex (putusan tanpa kehadiran tergugat),” kata Faisal SH MH, menegaskan kepada kuasa hukum tergugat.

Atas penundaan sidang yang kedua kali, penggugat Abdul Rahman melalui kuasa hukum-nya Daniel Pratama SH MH dan Hazizi Suwandi SH diluar persidangan menyesalkan tindakan dari pihak tergugat sebab dua kali agenda sidang pihak PT .GMR menunjuk orang atau kuasa hukumnya untuk bersidang tidak memenuhi syarat sesuai Hukum acara perdata.

Hal ini sangat janggal dan penuh pertanyaan, selaku perusahaan perkebunan sawit dengan luas puluhan ribu hektare dengan jumlah  ribuan orang karyawan terkesan tidak memahami proses hukum acara  yang sah dalam persidangan.

“Sudah dua kali perwakilan atau kuasa hukum pihak tergugat dikeluarkan dari dalam ruang sidang oleh ketua majelis hakim karena tidak memenuhi hukum acara,” sebut Daniel Pratama didampingi rekannya Hazizi Suwandi SH usai penundaan sidang yang digelar.

Dalam gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang didaftarkan sesuai dengan  nomor registrasi 26/Pdt.g/ 2019/PN Rohil, Abdul Rahman selaku penggugat  melalui kuasa hukumnya Edi Purba SH & Daniel Pratama SH MH dan rekan menggugat pihak PT.GMR Pekan Baru Cq PT GMR Perkebunan Sungai Rokan Estate selaku tergugat dan Presiden RI Cq Gubernur Riau  Cq Bupati Rohil Cq Camat Rimba Melintang Cq Penghulu Pematang Sikek selaku pihak turut tergugat.

informasi yang dirangkum Abdul Rahman (65) warga Pematang Sikek yang berdomisili di Duri Kecamatan Mandau selaku penggugat yang memiliki lahan seluas lebih kurang delapan (8) hektare sesuai legalitas Surat Keterangan Ganti Rugi ( SKGR)  yang dikeluarkan oleh pihak Kepenghuluan pada tahun 1995 terletak di wilayah Kepenghuluan Pematang Sikek, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau itu berbatasan langsung dengan hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit  PT GMR. Sebelumnya, lahan objek perkara yang dikuasi tersebut sempat di kelola penggugat dengan ditanami kebun jagung oleh penggugat.

Namun seiring berjalannya waktu,  sekira tahun 2006 pihak penggugat melihat lahannya sudah ditanami pohon kelapa sawit oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT.GMR sampai kini. Dalam hal ini penggugat merasa haknya dirampas oleh pihak tergugat.

Terkait hal tersebut pihak Kepenghuluan Pematang Sikek sudah beberapa kali menyurati pihak PT GMR untuk dilakukan mediasi dan dicari penyelesaian namun pihak perusahaan tidak pernah hadir dalam pertemuan yang di gagas oleh pihak pemerintah desa tersebut.

Dalam pokok perkara gugatan  yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan tergugat PT GMR melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 47.600.000.000,-  (empat puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah) kepada penggugat secara tunai dan sekaligus serta menghukum tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) secara tanggung renteng kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. (man)

Silakan di ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

About Redaksisuarabirokrasi

Tinggalkan Balasan