Home / Anambas / Pemkab Anambas Bahas Ranperda Pembentukan Bakesbangpol

Pemkab Anambas Bahas Ranperda Pembentukan Bakesbangpol

Anambas, SB – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Melaksanakan Pembahasan Mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bertempat di Gedung DPRD KKA 16/11.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua DPRD dan anggota, Pejabat Sipil TNI/Polri, Forum Kordinasi Pimpinan Daerah KKA. Kemenag KKA, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Bupati, Kepala OPD, Ketua Lam mewakili, Ketua TPPKKA KKA, Ketua GOW KKA, Ormas, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Partai Politik, Para Wartawan dan Undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Plh. Bupati Kepulauan Anambas Wan Zulhendra mengatakan, Globalisasi merupakan perubahan sosial yang semakin meningkatnya koneksivitas antara masyarakat akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi modern. Globalisasi membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara baik positif maupun negatif di bidang politik ekonomi, ideologi, sosial budaya yang bisa mempengaruh nilai nilai nasionalisme.

Lebih lanjut Wan Zulhendra mengatakan, lunturnya wawasan kebangsaan dengan banyaknya konflik SARA, gerakan radikal, maka sangatlah penting ditekan pendidikan kebangsaan, pendidikan politik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan poltik pemahaman tentang PEMILU, PILKADA. Akan lebih ditekan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap etika, berdemokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kemudian kata Wan Zulhendra, pada tahun 2020 mendatang akan di laksanakan pemilihan umum serentak di beberapa daerah/kota seluruh Indonesia salah satunya Kabupaten Kepulauan Anambas. Maka perkembangan di setiap tahapan terus di pantau dan di koordinasikan dengan unsur yang terkait. Diera reformasi seharusnya kita dapat menciptakan masyarakat yang mempunyai budaya taat hukum syarat mutlak sebuah negara demokrasi, jelasnya.

Selain itu kata Wan Zulhendra, berdasarkan Undang Undang no 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan, urusan pemerintah di bagi menjadi urusan pemerintah absolut, konkuren, dan urusan pemerintah umum, pemerintah umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila. Menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, urainya.

Wan Zulhendra juga mengatakan, Kementerian dalam negeri saat ini telah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam negeri no 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik, peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk penegasan dan kepastian hukum tentang pembentukan perangkat daerah badan kesatuan bangsa dan politik di daerah, tandasnya. (Hum/Nd)

Silakan di ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

About Redaksisuarabirokrasi

Tinggalkan Balasan