Home / Sumut / Arist Merdeka Sirait : Janin Dalam Kandunganpun Punya Hak Untuk Hidup

Arist Merdeka Sirait : Janin Dalam Kandunganpun Punya Hak Untuk Hidup

Teks foto: Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, saat memberikan motivator.

Labuhanbatu, SB – Banyak Faktor mendasar yang kurang difahami banyak orang dalam konsentrasi terhadap hak manusia secara integral. Seperti azasi untuk hidup. Demikian penggalan edukasi yang disampaikan Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, pada seminar sehari yang digelar di Gedung Nasional Rantauprapat, Labuhanbatu- Sumatera Utara, Jum’at (23/8/2019).

“Janin yang masih didalam kandunganpun telah memiliki hak untuk hidup, jangan diaborsi. Anak tidak berkehendak lahir atas keinginannya, jadi, anak tidak boleh dihukum apabila berprilaku salah, itu sudah pelanggaran HAM,” terang Arist.

Kegiatan seminar sehari yang mengangkat tema ‘Gerakan Memutus Mata Rantai Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan’ ini, Arist menyatakan bahwa konsep perlindungan anak tersebut merupakan komitmen Nasional, sebagai cakupan yang mesti di implementasikan secara serius.

“Proteksi ini direalisasikan tanpa terkecuali, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dengan kategori 18 tahun kebawah, serta masih berada di dalam kandungan. Oleh karena itu, hak anak merupakan bagian dari integral hak manusia yang tidak dapat dipisahkan,” terangnya.

Urai dia, bermain juga adalah bentuk hak integral bagi manusia khususnya anak, sebab kegiatan bermain tidak lepas dari konsentrasi yang harus dilakukan anak. Maka dari itu, anak tidak boleh dilarang bermain, karena ini menjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

“Akibatnya, akan terjadi Lost Generation. Anak adalah sosok yang tidak mampu melindungi dirinya, dan anak ini adalah sosok yang patut dibela. Maka, apa yang menjadi kewajiban kita? yakni melindungi anak, dan itu melekat kepada orang dewasa yaitu kita semua,” tegas Arist.

Lebih jauh, Arist mengemukakan, hingga saat ini telah terjadi 216.897 kasus pelanggaran terhadap anak, yang di dominasi sebanyak 58% adalah kejahatan kekerasan seksual. Kondisi sekarang sudah dapat dikategorikan darurat. Kejahatan seksual itu pula, telah menembus batas dan wilayah.

Kegiatan positif tersebut, diwarnai dengan dialog bersama sejumlah peserta. Tampak hadir, para Asisten Pemkab Labuhanbatu, Kadisdik Drs. H Sarimpunan Ritonga S.Pd, Kasatpol PP Aminulla Haris Nasution, Ketua DPD KNPI Labuhanbatu Hamzah Sya’bani Nasution, Ormas, OKP, tokoh masyarakat, serta para kaum guru se- Kabupaten setempat.

( Bede | SB )

Silakan di ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

About Redaksisuarabirokrasi

Tinggalkan Balasan