Home / Lingga / Bupati Lingga Hadiri Undangan KPK Di Tanjungpinang

Bupati Lingga Hadiri Undangan KPK Di Tanjungpinang

Lingga, SB – Dalam rangka memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Bupati Lingga Alias Wello bersama sejumlah Bupati dan Walikota se-Kepulauan Riau hadir di aula kantor Gubernur Kepri di Dompak, pada Kamis pagi (27/06/2019).

Acara tersebut yakni dalam hal penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI tentang optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah dan disejalankan dengan kerjasama bidang pertanahan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo menjelaskan, bahwa untuk menekan tindak pidana korupsi di Indonesia khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi, salah satunya adalah dengan melakukan monitoring terhadap pemerintah daerah.

“Pemerintah Provinsi Kepri harus lebih berhati-hati dan teliti dalam penyelenggaraan keuangan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan rancangan APBD berdasarkan E-Planning dan E-Budgeting,” ungkap Agus Raharjo perwakilan dari KPK RI saat menghadiri penandatanganan kesepakatan antara Dirjen Pajak Kementrian Keuangan RI, pemerintah Provinsi Kepri dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri.

Lebih lanjut Ia mengatakan, agar Pemprov Kepri harus senantiasa melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan dan haruslah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menekankan agar seluruh staf dan pegawai di lingkungan pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau baik di ibukota maupun di daerah untuk dapat bertugas dan menjalankan pemerintahan dengan optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Agus kembali menegaskan agar pemerintah Provinsi Kepri bersama instansi terkait, baik itu Direktorat Jendral Pajak dan BPN Kepri yang melaksanakan penandatanganan MoU pada hari ini, untuk memegang teguh komitmen bersama.

“Jangan sampai penandatanganan kesepakatan ini hanya sebatas seremonial saja, namun dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan progres yang baik dalam bersinergi mengoptimalkan pendapatan daerah,” tegasnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Hari Gumelar selaku Kepala Dirjen Pajak Provinsi Kepri menginformasikan bahwa pada tahun ini ada peningkatan capaian target realisasi pajak di Provinsi Kepri sebesar 19,9 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, yakni mencapai 1.477, 6 Triliun.

Tetapi, Hari mengakui untuk realisasi dan masukan pajak yang diterimanya masih belum mencapai harapan.

“Melalui kerjasama ini kami berharap adanya sinergitas dan komitmen pemerintah Provinsi Kepri untuk mendorong kepatuhan wajib pajak di Provinsi Kepri,” jelas Hari.

Namun demikian, pihaknya juga tidak bisa bergerak sendiri untuk menangani hal tersebut. Perlu adanya campur tangan dari seluruh pihak agar realisasi pajak di Provinsi Kepri dapat berjalan sesuai target dan dapat dipergunakan untuk mempercepat pembangunan Kepri.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kepri H.Nurdin Basirun berkomitmen akan terus berupaya mendorong masyarakat Kepulauan Riau untuk meningkatkan kedisiplinannya dalam membayar pajak.

“Karena dengan pajak banyak pembangunan daerah yang dapat kita bangun dan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Pasca MoU tersebut, Bupati Lingga berharap agar kedepannya melalui OPD terkait, bisa menggenjot penerimaan pajak di Kabupaten Lingga, serta terus berupaya menjalankan pemerintahan yang tertib administrasi, dengan transparan dan akuntabel sesuai dengan arahan dan masukan dari KPK, serta aturan perundangan yang berlaku.(Hms/Red)

Silakan di ShareShare on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Tinggalkan Balasan