Home / Lingga / Ombudsman Kepri Bekali Pemkab Lingga Mengenai Pelayanan Publik

Ombudsman Kepri Bekali Pemkab Lingga Mengenai Pelayanan Publik

Lingga, SB – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Selasa 14/5 menggelar kegiatan pelatihan teknis pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemkab Lingga bertempat di ruang pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Ombudsman perwakilian Kepri beserta Tim, Inspektur Kabupaten Lingga, para Kepala OPD, Camat, serta Kabag dan Kabid dari masing-masing OPD.

Wakil Bupati Lingga dalam sambutannya mengatakan, bahwa Bupati Lingga Alias Wello menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir dalam acara tersebut.

“Bupati Lingga berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan dinas di luar daerah, Selain itu, beliau juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak Ombudsman Kepri yang telah hadir sekaligus sebagai narasumber dalam kegiatan ini,” sebut Nizar.

Selain itu kata Nizar, Ia (Bupati-red) berharap, semoga dengan adanya kegiatan ini dapat memacu dan memberikan stimulus kepada setiap OPD untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik dari segi kualitas maupun dalam hal pemenuhan hak-hak masyarakat / publik untuk mendapatkan pelayanan terbaik, cepat dan ramah.

“Untuk itu kami mohon kepada para Camat agar bisa lebih respect dan responsif dalam hal, untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, karena pihak Kecamatan merupakan ujung tombak
pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut Nizar mengatakan, agar OPD-OPD yang ikut dalam pelatihan ini untuk menyimak dan mempelajari
sebaik mungkin sehingga zona hijau bisa tercapai.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepri Lagat Parroha Patar Siadari, S.E., M.H dalam
presentasinya menyampaikan agar Pemerintah Daerah harus mampu mewujudkan pelayanan publik berintegritas dan berkualitas di Kabupaten Lingga.

“Untuk mencapai semua itu, perlu diterapkan standar pelayanan sesuai dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 92 tentang Pelayanan Publik yang terdiri dari 14 komponen, yang pada unsurnya, pelayanan kita bisa berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur,” jelas Lagat.

Selain itu kata Lagat, pada prakteknya ada beberapa masalah umum yang sering dihadapi dalam pelayanan publik, yakni etos kerja yang cenderung mempertahankan status quo dan tidak mau menerima adanya perubahan, tidak menyukai resiko, kurangnya kemampuan staf pemerintah daerah untuuk melakunan analisa dalam pembuatan standar pelayanan yang akurat, pelayanan yang diterima belum mampu mengakomodir kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus (cacat, jompo dan wanita hamil), selain itu yang tak kalah pentingnya dalam masalah pelayanan dipemerintahan adalah belum adanya sistem instentif dan disinsentif bagi petugas pelayanan yang
menunjukkan kinerja tinggi atau sebaliknya. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama untuk
mencapai tujuan yang diinginkan,” ungkapnya.

Sejalan dengan Inpres RI No. 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, ada beberapa poin yang diharapkan oleh Presiden untuk bisa diterapkan di Indonesia, yang tercantum dalam Gerakan Indonesia Melayani, diantaranya adalah Peningkatan Kapasitas SDM ASN; Peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum; penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif; penyempurnaan sistem manajemen kinerja; serta penyederhanaan pelayanan birokrasi (Debirokratisasi).

Dipenghujung pemaparannya, Lagat menyarankan kepada Pemkab Lingga untuk membuat suatu komitmen bersama antar seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemkab Lingga, untuk mendapatkan Zona Hijau penilaian Kepatuhan pada tahun 2019. Kemudian, mendorong percepatan penerapan kepatuhan standar pelayanan publik dengan melibatkan peran aktif pimpinan dan pengawas internal yakni Inspektorat untuk mengawal serta memastikan persiapan penilaian telah benar-benar siap.

Tidak hanya itu, Lagat juga menyarankan agar pemkab Lingga mengimplementasikan pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di seluruh unit penyelenggara pelayan publik. (MC/Hms)

Silakan di ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

About Redaksisuarabirokrasi

Tinggalkan Balasan