Home / Anambas / Bupati Kepulauan Anambas Hadiri Acara Focus Group Discussion Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan

Bupati Kepulauan Anambas Hadiri Acara Focus Group Discussion Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan

Anambas, SB – Bupati kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris SH menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Program BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Anambas Kamis 9 Mei bertempat di Hotel Aston kota Batam.

Dalam sambutannya, Abdul Haris SH mengucapkan terimakasih kepada pihak BPJS ketenagakerjaan karena sudah berkenan mengundang dan melaksanakan Focus Group Discussion sebagai tindak-lanjut dari Undang-undang No 29 Tahun 2011 tentang BPJS serta Peraturan Bupati No 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam kegiatan tersebut, yakni membahas tentang evaluasi semua pengurusan perizinan di PTSP untuk wajib memiliki kartu peserta dan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Anambas, pihak BPJS juga meminta kepada Bupati agar semua proyek Jasa Kontruksi yang ada baik bersumber dana APBN/APBD/Swasta dapat mendaftarkan proyeknya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta semua perangkat Desa dan BPD, seluruh nelayan yang ada dan masyarakat Penerima manfaat Keluarga Harapan (PKH) yang bekerja diberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, selanjutnya pihak BPJS juga meminta dukungan Bupati agar pekerja mandiri lainnya seperti tukang ojek, tukang Speed, kuli angkut dan sebagainya terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, Abdul Haris juga menghimbau kepada semua pihak agar selalu menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan dalam bekerja.

“Marilah kita selalu menjaga kesehatan dan mengutamakan keselamatan dalam bekerja,” tandasnya.

Dalam acara tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, Plt. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kabid Anggaran BKD, serta Kabid Bina Pemerintah Desa. (Nurdin)

Silakan di ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

About Redaksisuarabirokrasi

Tinggalkan Balasan